SULTENG.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Berani Literasi Informasi di Ruang Kerja Kepala Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (30/9/2026)
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergitas pengelolaan komunikasi publik sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan informasi hoaks, disinformasi, serta misinformasi di wilayah Sulawesi Tengah. Berani Literasi Informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung penyebarluasan informasi yang benar, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agust Pratama. Kehadiran pimpinan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat pengelolaan informasi publik serta membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Materi pada kegiatan kali ini disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Fikri, dalam pemaparannya, Fikri memberikan penguatan terkait pemanfaatan Berani Literasi Informasi sebagai sarana dalam mendukung pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, Staf Bidang IKP, Nur Safira Sari, juga menjelaskan secara teknis terkait pengelolaan website Berani Literasi Informasi. Peserta diberikan pemahaman mengenai teknis pengelolaan dan pemanfaatan platform tersebut sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan ekosistem informasi publik yang lebih akurat, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan Berani Literasi Informasi diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah bersama dalam menghadirkan informasi yang berkualitas sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi penyebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi di tengah masyarakat.(**)
