SULTENG.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, (11/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional untuk mengukur tingkat implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, paparan disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Wahyu Agus Pratama.
Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Sulawesi Tengah.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Komitmen tersebut terintegrasi dalam Program Berani Berintegritas, yang diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan publik, penguatan tata kelola PPID, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan literasi informasi masyarakat.
Dalam aspek pengelolaan informasi publik, Pemprov Sulawesi Tengah terus memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui lima pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan PPID, penyediaan informasi wajib, pengembangan sarana layanan informasi, pengelolaan Daftar Informasi Publik dan uji konsekuensi, serta pembinaan berkelanjutan bagi PPID di seluruh perangkat daerah.
Sebagai wujud keterbukaan dan partisipasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan berbagai inovasi digital, di antaranya Berani Samporoa yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara real time dan memantau tindak lanjut laporan secara transparan. Hingga tahun 2026, sistem ini telah menerima 4.618 laporan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen.
Di bidang pelayanan masyarakat, Pemprov Sulteng juga mengembangkan program Berani Sehat melalui Sistem Elektronik Kesehatan Terintegrasi Sulawesi Tengah (SEHATI) untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, serta program Berani Cerdas yang memberikan bantuan biaya pendidikan guna memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi warga Sulawesi Tengah.
Selain itu, upaya penguatan literasi informasi dan penanggulangan hoaks dilakukan melalui portal Berani Literasi Informasi (Klinik Hoaks) yang berfungsi sebagai pusat verifikasi fakta, klarifikasi informasi, serta edukasi masyarakat dalam menghadapi disinformasi di ruang digital.
Menutup paparannya, Wagub menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Wakil Gubernur.
Kegiatan Uji Publik ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menunjukkan berbagai capaian, inovasi, dan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, dan akurat.(**)
