SULTENG.SIN.CO.ID – Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat untuk menguji sebuah kebijakan publik. Pada 21 Maret 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 2006). Regulasi ini menjadi landasan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
Dua dekade kemudian, pertanyaan mendasar perlu diajukan: sejauh mana regulasi tersebut berhasil menghadirkan kerukunan yang sesungguhnya? Apakah masyarakat semakin mampu menerima perbedaan, atau kita sekadar berhasil menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik terbuka?
Pertanyaan ini penting karena ketiadaan konflik tidak selalu berarti hadirnya keadilan. Di balik kehidupan yang tampak damai, masih terdapat kelompok agama yang kesulitan memperoleh hak beribadah, menghadapi penolakan pendirian rumah ibadah, atau merasa menjadi warga negara kelas dua karena keyakinannya berbeda dari mayoritas.
Karena itu, dua puluh tahun PBM seharusnya menjadi momentum untuk bergerak dari sekadar memelihara kerukunan menuju membangun kerukunan yang berkeadilan.
Dua Instrumen, Satu Cita-cita
Setelah 10 tahun PBM 2006 terbit, Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama 2014-2019) mencetuskan gagasan moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang, adil dan toleran). Pada tahun 2019 konsep moderasi beragama diformulasikan dalam buku master berjudul “Moderasi Beragama” dengan persepsi bahwa yang dimoderasi adalah cara pandang umat beragama, bukan agama itu sendiri. Implementasi konsep moderasi beragama dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
PBM 2006 dan kebijakan Moderasi Beragama merupakan dua instrumen kebijakan yang saling melengkapi. PBM membangun infrastruktur kelembagaan kerukunan melalui peran pemerintah daerah dan FKUB. Sementara itu, Moderasi Beragama membangun kesadaran etis agar setiap pemeluk agama mampu menghargai perbedaan.
Buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama pada 2019 memperkuat pendekatan tersebut melalui empat indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.
Jika PBM berbicara tentang tata kelola, Moderasi Beragama berbicara tentang cara manusia memandang dan memperlakukan sesamanya. Menurut penulis, keduanya tidak seharusnya berjalan sebagai program terpisah. Regulasi tanpa kesadaran toleransi berisiko menjadi prosedur administratif, sedangkan kesadaran moderat tanpa perlindungan hukum dapat kehilangan daya ketika berhadapan dengan diskriminasi.
Kerukunan Berkeadilan
Perjalanan dua dekade PBM memberikan pelajaran bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara.
Kajian Komnas HAM pada 2026 mengenai implementasi PBM menunjukkan bahwa hambatan pendirian rumah ibadah masih terjadi. Persoalan persyaratan administratif, peran FKUB, dan respons pemerintah daerah terhadap tekanan mayoritas menjadi bagian dari tantangan pemenuhan hak beribadah, terutama bagi kelompok minoritas.
Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya regulasi, melainkan bagaimana regulasi ditafsirkan dan dilaksanakan. Ketika prosedur administratif menjadi hambatan yang tidak proporsional, atau pemerintah lebih mengutamakan tekanan kelompok dominan daripada perlindungan hak warga, tujuan kerukunan kehilangan maknanya.
Negara tidak boleh menyerahkan pemenuhan hak konstitusional seseorang kepada persetujuan mayoritas. Musyawarah masyarakat penting, tetapi hak dasar warga negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada penerimaan kelompok yang lebih besar.
Belajar dari Kaum Cendekiawan
Pemikiran Emmanuel Levinas memberikan landasan etis untuk memahami persoalan ini. Dalam Totality and Infinity (1969), Levinas menempatkan perjumpaan dengan the Other (Yang Lain) sebagai dasar tanggung jawab moral. Kehadiran orang lain menuntut kita mengakui martabatnya, bukan memperlakukannya sebagai ancaman terhadap identitas sendiri.
Dalam kehidupan antarumat beragama, penghormatan tidak cukup berarti membiarkan orang lain beribadah selama tidak mengganggu kita. Penghormatan sejati berarti mengakui hak mereka, termasuk ketika hak tersebut membutuhkan pembelaan.
Jürgen Habermas (1989) melalui gagasan ruang publik deliberatif menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan setara. Dalam konteks ini, FKUB semestinya tidak hanya menjadi lembaga yang dimintai rekomendasi pendirian rumah ibadah, tetapi juga ruang dialog substantif untuk membicarakan persoalan sosial bersama.
Sementara itu, Hannah Arendt (1958) mengingatkan bahwa pluralitas merupakan kondisi dasar kehidupan manusia. Kita hidup bersama bukan karena seragam, melainkan karena berbeda. Kerukunan karena itu tidak boleh dibangun dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan menyediakan ruang agar perbedaan hadir tanpa menghilangkan hak siapa pun.
Menuju Tindakan Nyata
Refleksi dua dekade PBM masih banyak tantangan. Untuk itu, penerapan PBM dan gagasan diharapkan menghasilkan perubahan nyata dalam implementasi.
Pertama, FKUB perlu diperkuat sebagai ruang dialog yang inklusif dan substantif. Selain memfasilitasi persoalan rumah ibadah, FKUB dapat mengembangkan kerja sama lintas agama melalui pelayanan kesehatan, bantuan bencana, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Kedua, pemerintah daerah harus menjadi penjamin hak seluruh warga. Ketika terjadi persoalan pendirian rumah ibadah, pemerintah tidak cukup menjadi penonton atau sekadar menunggu kesepakatan masyarakat. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian yang adil dan memastikan perlindungan hak beribadah.
Ketiga, Moderasi Beragama perlu diinternalisasikan melalui pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun tumbuhnya manusia. Pendidikan agama karena itu tidak cukup menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran agamanya sendiri, tetapi juga manusia yang menghormati martabat sesamanya.
Keempat, keberhasilan kerukunan perlu diukur dari pengalaman nyata masyarakat: kesetaraan pelayanan, kepastian pendirian rumah ibadah, efektivitas penyelesaian pengaduan, dan rasa aman kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai terkesan “kaum minoritas” hanya pelengkap atau pemanis kerukunan di mata internasional.
Kerukunan sebagai Pekerjaan Peradaban
Dua puluh tahun PBM 2006 merupakan momentum bagi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi arah kebijakan kerukunan. Moderasi Beragama perlu menjadi kekuatan etis yang menghidupkan regulasi, sementara PBM harus dilaksanakan dengan perspektif hak asasi manusia dan keadilan.
Kerukunan bukan pekerjaan satu kementerian atau satu kelompok agama, melainkan pekerjaan peradaban yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Pada akhirnya, ukuran kerukunan bukanlah ketika kelompok minoritas memilih diam agar tidak menimbulkan persoalan, melainkan ketika setiap warga negara tidak perlu merasa takut, terancam, atau meminta belas kasihan untuk menjalankan hak konstitusionalnya.
Dua puluh tahun PBM 2006 mengajarkan kita bahwa kerukunan tidak cukup dipelihara; kerukunan harus diperjuangkan agar berkeadilan. Moderasi Beragama mengajarkan kita menghormati perbedaan, sedangkan negara berkewajiban memastikan penghormatan itu hadir dalam kehidupan nyata.(***)
