SULTENG.SIN.CO.ID – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) mengevaluasi penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2025 di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan diterima mahasiswa yang memenuhi persyaratan serta dikelola sesuai ketentuan.
Itjen dalam evaluasi ini juga memastikan tidak ada pungutan atau pemotongan dana yang tidak semestinya dalam proses penyaluran KIP Kuliah. Hal tersebut ditegaskan Pengendali Teknis Itjen Kemenag, Siti Nurlaili Hamida saat melakukan evaluasi penyaluran KIP di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Pada Tahun Anggaran 2025, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki 400 mahasiswa penerima KIP Kuliah. Dalam evaluasi ini, tim menggunakan metode sampling dengan mengambil sejumlah mahasiswa penerima bantuan sebagai responden untuk memperoleh gambaran mengenai ketepatan sasaran dan proses penyaluran.
Siti Nurlaili Hamida, menjelaskan bahwa evaluasi mencakup seluruh tahapan pengelolaan bantuan, mulai dari penetapan penerima, penyaluran, hingga pemanfaatan dana.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan bantuan KIP Kuliah diterima mahasiswa yang berhak dan tidak terdapat pungutan atau pemotongan dana yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Siti Nurlaili Hamida, Kamis (19/11/2026)..
Selain menelaah dokumen administrasi, tim juga melakukan wawancara dan konfirmasi langsung kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan pengalaman mahasiswa dalam menerima dan memanfaatkan bantuan.
Laili menambahkan, pemeriksaan juga mencakup tata kelola program, mekanisme pengendalian, ketepatan penetapan penerima, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan
“Penelaahan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi, tetapi juga melalui wawancara dan konfirmasi langsung kepada mahasiswa penerima. Dengan demikian, kami dapat melihat kesesuaian antara data penyaluran dan kondisi yang dialami mahasiswa,” jelasnya.
Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Helmi, menyambut baik evaluasi tersebut. Ia menilai masukan dari Itjen Kemenag dapat menjadi bahan pembenahan pengelolaan bantuan pendidikan di perguruan tinggi.
“Evaluasi ini menjadi bahan bagi kami untuk membenahi pengelolaan KIP Kuliah, sehingga bantuan dapat diterima mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujar Helmi.
KIP Kuliah merupakan program pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik. Ketepatan seleksi dan penyaluran bantuan menjadi faktor penting agar program tersebut memberikan manfaat sesuai tujuan.
Hasil evaluasi Itjen Kemenag selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan bagi pengelola program di perguruan tinggi. Dengan pengelolaan yang tertib dan akuntabel, bantuan KIP Kuliah diharapkan semakin tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang membutuhkan.(***)











