SULTENG.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data iklim dan atmosfer sebagai dasar perencanaan pembangunan serta mitigasi bencana. Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Integrated Climate Forum 2026: Dari Jantung Sulawesi untuk Kedaulatan Iklim dan Keselamatan Bangsa”, yang digelar BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Rabu (11/11/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah, diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi pentahelix dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berlandaskan data dan kajian ilmiah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh masyarakat Bumi Tadulako, saya menyambut baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda strategis ini. Keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan harus dibangun di atas fondasi kebijakan yang bersandar pada bukti ilmiah yang akurat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti momentum satu dekade beroperasinya SPAG Lore Lindu Bariri sejak 2016 hingga 2026. Keberadaan stasiun pemantauan tersebut dinilai menjadi aset strategis Indonesia dalam menghasilkan data atmosfer dan gas rumah kaca yang terhubung dengan jaringan pemantauan global di bawah naungan World Meteorological Organization (WMO).
Menurutnya, data hasil pemantauan atmosfer tidak boleh hanya menjadi konsumsi kalangan peneliti, tetapi harus dimanfaatkan secara luas sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam perencanaan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Data iklim dan atmosfer harus menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana dan daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Rudi juga mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki kerentanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir bandang hingga tanah longsor. Kondisi tersebut semakin menantang di tengah pesatnya pembangunan, hilirisasi industri, serta tekanan terhadap kawasan hutan dan lingkungan.
Karena itu, pemanfaatan data iklim juga penting untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan komoditas, melindungi petani dari ancaman cuaca ekstrem, serta memastikan keberlanjutan ketersediaan air bagi masyarakat.
Selain penguatan data dan kebijakan, ia menekankan pentingnya literasi publik dalam menyampaikan informasi iklim dan peringatan dini bencana. Peran PPID pemerintah daerah dan jurnalis dinilai strategis untuk menjembatani informasi ilmiah agar lebih mdah dipahami masyarakat.
“Kita harus mengubah informasi ilmiah mnjadi pesan keselamatan yang sederhana, mudah dipahami, dan membumi. Kearifan lokal seperti istilah nalodo untuk likuefaksi dan bombatalu untuk gelombang tsunami perlu diangkat kembali sebagai bagian dari edukasi kebencanaan masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, berkomitmen mengawal hasil rekomendasi kebijakan lintas sektor (policy brief) yang dihasilkan melalui forum tersebut agar dapat ditindaklanjuti menjadi pedoman teknis dan landasan penyusunan kebijakan daerah.
“Kita harus bahu-membahu menjaga keberlangsungan stasiun observasi ini, melindungi kawasan penyangga Cagar Biosfer Lore Lindu, serta memastikan Sulawesi Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan iklim global,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Klimatologi BMKG RI, Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng yang diwakili Plt. Kepala Bidang Statistik, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Kepala SPAG Lore Lindu Bariri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, peneliti, praktisi kebencanaan, PPID pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, jurnalis, serta pegiat lingkungan hidup.(***)
